Puteri Bung Karno Yakin DKP Cacat Hukum

Jakarta, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Rachmawati Soekarnoputri mempertanyakan soal surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) TNI. Isi surat mengenai pemberhentian Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrad beberapa waktu lalu diungkap mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto. 
Puteri Proklamator Soekarno itu justru mempertanyakan keberadaan DKP yang dibentuk pasca huru hara politik tahun 1998 silam.

"Saya ikut menekuni, DKP yang disebut itu sebetulnya ada atau tidak. Saya melihat itu ilegal, inkonstitusional. Secara prosedural cacat hukum," beber Rachma di kediamannya, Jalan Jati Padang Raya 54, Pasar Minggu, Jakarta, Minggu (22/6).

Menurutnya, secara klausula atau ketentuan yang berlaku, pembentukan DKP yang menyelidiki adanya kesalahan prajurit tidak dapat ditujukan kepada sesama perwira tinggi TNI. Dewan itu hanya diperuntukkan memintai pertanggungjawaban perwira menengah.

"DKP yang disebut Wiranto saya yakini ini hanya untuk pamen, bukan pati. Ini cacat hukum. Ini tidak patut dikemukanan dalam kurun waktu menjelang pilpres seperti sekarang ini," jelas Rachmawati.

Karena itu, Rachmawati menengarai adanya upaya pihak-pihak tertentu untuk menjegal langkah pencapresan Prabowo Subianto."Kita dalam menghadapi pilpres ada upaya-upaya untuk men-downgrade seseorang," tegasnya.(RMO/MBB)