Share. INILAHCOM, Jakarta - Menjamurnya survei menjelang pilpres adalah hal biasa. Yang tak biasa apabila lembaga yang dibiayai negara ikut-ikut survei.
Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi mengaku geregetan dengan adanya lembaga yang dibiayai uang negara terlibat dalam politik praktis.
"LIPI itu dibiayai uang rakyat lewat APBN terlibat dalam politik praktis dan menjadi partisan untuk salah satu kandidat capres," tegas Adhie kepada INILAHCOM di Jakarta, Minggu (29/06/2014).
Asal tahu saja, pada 26 Juni lalu, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) merilis hasil survei elektabilitas dua pasangan capres.
Survei tersebut diselenggarakan pada 5-14 Juni 2014 dengan 790 responden berusia di atas 17 tahun, di 33 provinsi.
"Apa urgensinya LIPI terlibat dalam survei politik praktis semacam itu? Kalau toh mau ikut-ikutan seperti lembaga-lembaga survei komersial, hasilnya seharusnya hanya untuk penelitian, bukan dikampanyekan," ungkapnya.
Sikap LIPI, menurutnya, sudah menyalahi etika dan moral dari kalangan intelektual. Untuk itu DPR bisa memanggil LIPI guna menjelaskan adanya sikap partisan lembaga tersebut.
"Di tengah kegalauan masyarakat dalam menentukan pilihan capres-cawapres seperti sekarang, seharusnya LIPI membedah kedua kubu secara keilmuan. Kedua kandidat dikupas baik dan buruknya. Sehingga rakyat memiliki pedoman memilih yang baik dan benar," ujar koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. [yeh]
Mantan Jubir Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi mengaku geregetan dengan adanya lembaga yang dibiayai uang negara terlibat dalam politik praktis.
"LIPI itu dibiayai uang rakyat lewat APBN terlibat dalam politik praktis dan menjadi partisan untuk salah satu kandidat capres," tegas Adhie kepada INILAHCOM di Jakarta, Minggu (29/06/2014).
Asal tahu saja, pada 26 Juni lalu, Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) merilis hasil survei elektabilitas dua pasangan capres.
Survei tersebut diselenggarakan pada 5-14 Juni 2014 dengan 790 responden berusia di atas 17 tahun, di 33 provinsi.
"Apa urgensinya LIPI terlibat dalam survei politik praktis semacam itu? Kalau toh mau ikut-ikutan seperti lembaga-lembaga survei komersial, hasilnya seharusnya hanya untuk penelitian, bukan dikampanyekan," ungkapnya.
Sikap LIPI, menurutnya, sudah menyalahi etika dan moral dari kalangan intelektual. Untuk itu DPR bisa memanggil LIPI guna menjelaskan adanya sikap partisan lembaga tersebut.
"Di tengah kegalauan masyarakat dalam menentukan pilihan capres-cawapres seperti sekarang, seharusnya LIPI membedah kedua kubu secara keilmuan. Kedua kandidat dikupas baik dan buruknya. Sehingga rakyat memiliki pedoman memilih yang baik dan benar," ujar koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini. [yeh]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar