Menurutnya, sudah seharusnya kubu capres nomor urut dua siap menghadapi permohonan keberatan yang akan diajukan kubu Prabowo ke MK. Pangi menangkap, mundurnya kandidat capres nomor urut satu dari proses rekapitulasi suara KPU, disebabkan kubu Jokowi tak siap menghadapi proses hukum di MK. "Kubu Jokowi mau rekonsiliasi aja cepat cepat. Padahal proses hukum ini harus tetap berlanjut supaya legitimasinya kuat," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Ipang ini menambahkan, proses MK akan membuktikan terjadinya kecurangan yang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan massif. Putusan MK nantinya bersifat final dan mengikat, sehingga tak berhenti pada hasil rekapitulasi KPU 22 Juli ini. "Jika terjadi kecurangan kemudian dibiarkan berarti melegitimasi kecurangan tersebut," kata Ipang.
Salah satu bentuk kecurangan yang terjadi, kata Ipang seperti terjadi pada pelaksanaan Pilpres di Papua yang hasil suaranya menguntungkan salah satu kubu capres. Berdasarkan hasil temuan Bawaslu di provinsi paling timur Indonesia itu terjadi kecurangan di 5.800 TPS.
"Hak konstitusional bisa mencari keadilan di MK, pemilu itu jujur, maka ujungnya harus diselesaikan di MK, itu hak konstitusional kontestan pilpres," pungkas Ipang.
Berdasarkan hasil final rekapitulasi KPU di 33 propinsi pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 46,85%, Jokowi-JK 53,15%. Hasilnya, Jokowi-JK unggul dengan perolehan 70.997.833 suara, sedangkan rivalnya, Prabowo-Hatta mendapat 62.576.444 suara atau 46,85 persen.
Partisipasi pemilih secara keseluruhan sebesar 69,58 persen dengan total pengguna hak pilih 134.953.967 orang.| IRMAN ROBIAWAN/ASN-031
Tidak ada komentar:
Posting Komentar