Hasil Survei LSI, 73% Publik tak setuju Jokowi Naikan BBM

Jakarta - Hasil surveyt terakhir lingkaran survey Indonesia ( LSI ) menunjukan masyoritas masyarakat tidak setuju apabila joko widodo - jusuf kalla menaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi saat menjabat presiden dan wakil presiden nantinya. Sebanyak 73.17% responden menjawap tidak setuju dengan kenaikan BBM  bersubsidi

"Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab," kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014).

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

"Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat," ujar Rully.

Salah satu solusinya, kata dia, Jokowi harus menjelaskan secara detil ke publik agar mereka mengetahui situasi dan kondisi yang tengah terjadi. Jokowi harus meyakinkan mereka bahwa menaikkan BBM adalah suatu hal yang mutlak harus dilakukan.

Solusi lain, kata Jokowi yang  bisa membantu rakyat menengah ke bawah  yaitu dengan membuat program seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar harus dipastikan benar-benar berjalan. Dengan begitu, beban rakyat karena kenaikan BBM tidak akan terlalu terasa.

Jokowi siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. 

Dalam pertemuan di Bali, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menolak permintaan Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum masa jabatannya berakhir.Share. 

Sumber.Kompas