Bahkan, politisi Partai Demokrat itu meminta agar undang-undang tersebut segara di sahkan. Sebab, dirinya sudah merasakan langsung dampak Pilkada langsung, maupun yang dipilih oleh anggota DPRD. "Ini tidak terkait koalisi, Koalisi Merah Putih dan lain sebagainya. Saya sangat setuju kalau itu (Pilkada) dikembalikan ke DPRD," kata Achmad Syafii, kepada sejumlah wartawan, Kamis (10/09/2014).
"Saya pernah mengalami kedua-duanya. Saya pernah menjadi Bupati yang dipilih oleh anggota DPRD pada tahun 2003, dan sekarang saya jadi Bupati karena pemilihan langsung," lanjut mantan anggota DPR-RI Dapil Madura itu.
Ditambahkan, pilkada langsung diakuinya lebih memiliki dampak negatif daripada pemilukada yang dilakukan oleh DPRD. Sebab, konflik horizontal di masyarakat sangat dirasakannya daripada pemilukada yang dilakukan melalui perwakilan di parlemen.
"Kalau bicara ideal, idelanya demokrasi kita pemilihan langsung oleh masyarakat, tetapi persoalannya sekarang, apakah yang ideal menurut kita ini kenyataannya sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kenyataannya di lapangan banyak sekali dampak-dampak yang tidak kita harapkan dari pemilihan langsung itu," imbuhnya.
Syafii menilai Pilkada langsung sangat baik bagi proses demokrasi di Indonesia, yang saat ini masih dikategorikan belum siap. Sebab dampak negatifnya jauh lebih besar kalau pemilihan langsung. "Dampak negatif dari pemilihan langsung itu, karena adanya politik transaksional, ongkos politik sangat mahal. Sehingga ketika menjabat banyak kepala daerah yang korupsi," ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengaku bisa merasakan terjadi konflik di masyarakat akibat dampak dari Pilkada langsung. Sebab saat dirinya terpilih pada 2003 lalu, konflik di masyarakat terbilang tidak ada. Tetapi saat pilkada 2008 (Pilkada langsung), konflik mulai terjadi. "Politik transaksional itu sudah begitu menggurita di Indonesia ini, temasuk pada saat ada Pilkada. Ini dampak yang sangat liar biasa," jelasnya.
"Kalau dipilih di DPRD, paling tidak kita bisa meminimalisir itu (konflik). Kalau ada yang mengatakan, jangan-jangan anggota DPRD juga ikut bermain. Ya itu mungkin, tetapi Parpol bisa melakukan kontrol dan mengendalikan. Persoalan negosiasi politik itu hal yang biasa," pungkasnya. [pin/but]
share.beritajatim.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar