Pimpinan DPR Tandingan, Bentuk Frustrasi Koalisi Pro Jokowi

Anggota DPR dari KIH membentuk pimpinan DPR tandingan, Rabu (29/10/2014) di gedung DPR RI Jakarta. 

Jakarta - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menggelar rapat paripurna perdana. Dalam rapat tersebut, koalisi pro Jokowi itu juga memilih pimpinan DPR tandingan.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai kelahiran DPR tandingan merupakan bentuk frustrasi Koalisi Indonesia Hebat. "Koalisi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK dinilai gagal dalam melakukan manuver politik dan lobi di parlemen," kata Dian kepada Tribunnews.com, Minggu (2/10/2014). (baca juga: Pengamat: KIH Tidak Tepat Buat Pimpinan DPR Tandingan)

Kegagalan itu, menurut Dian, makin paripurna ketika Pramono Anung, politikus kawakan PDI Perjuangan, menolak mengisi jabatan Ketua DPR tandingan. Keberadaan DPR tandingan diprediksi tidak akan berlangsung lama.

"Ini dikarenakan efek bola salju dari manuver KIH itu sangat negatif," katanya.

Bahkan, ujar Dian, mulai ada cibiran untuk pilpres atau presiden tandingan. Awalnya, KIH bermimpi DPR tandingan akan mendapat posisi tawar di DPR dan mendapatkan respons Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi yang menguasai alat kelengkapan DPR.

"Tapi, gayung tidak bersambut. PDI Perjuangan sebagai partai besar dan motor KIH harus mencoba mencari exit strategy mengatasi persoalan tersebut. Bisa saja melakukan pendekatan atau lobi-lobi dengan partai-partai dengan yang tergabung dengan KMP," ungkapnya.

Ia mengungkapkan manuver ini bisa berhasil apabila PDI Perjuangandalam melakukan dialog politiknya tidak menggunakan pendekatan sebagai partai pemenang Pileg 2014. "Tetapi sebagai mitra partai di DPR," kata Dian.

Diketahui, lima fraksi yang menggelar rapat paripurna tandingan yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem dan PPP. Mereka juga menunjuka pimpinan DPR sementara yakni Ida Fauziah dari fraksi PKB; Effendi Simbolon (PDIP); Dossy Iskandar (Hanura); Syaifullah Tamliha (PPP); Mayjen (Purn) Supiadin Aries (Nasdem).

sumber.Tribunnews.com