"Manajemen kerja Pemerintahan Jokowi ini kurang jelas. Belum bisa dinilai orang apa langkah besarnya. Tidak teratur, kecuali andalan blusukanya," ujar Sekretaris DPP Partai Demokrat Farhan Effendy dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (6/11/2014).
Kerja semacam inspeksi mendadak atau blusukan perlu dipakai dalam rangka 'shockterapy' terhadap bawahanya yang tidak melayani rakyat saja. Tapi jangan sampai terus-terusan begitu, karena kerja blusukan sampai bawah sebenarnya tugas struktur pejabat seperti gubernur, bupati.
Menurut Farhan, kalau waktu kerja hanya dihabiskan Jokowi untuk blusukan, bagaimana mengkomandoi bangsa ini ke depan, bersaing dengan bangsa lain, dan memajukan kecerdasan dan ekonomi raykat.
"Presiden dan menteri mestinya lebih banyak bekerja dengan modal manajemen program dan gagasan untuk kemakmuran dan kemajuan bangsa. Kami juga belum paham bagaimana konsep dan visi pemerintahan ini akan dijalankan," sambungnya.
Adanya program semacam revolusi mental, negara maritim, dibutuhkan penyusunan secara matang. Sehingga konsep itu bisa diserap dan dimengerti semua menteri dan jajaran bawahanya. Nantinya hal itu bisa diaktualisasikan dalam kerja-kerja teknis di lapangan.
"Jika tak terjadi maka keberhasilan program, kesuksesan target tidak ada indikator jelas. Semua hanya kertas belaka. Jangan salahkan kalau rakyat akan bilang Pemerintahan Jokowi ngomong doang," terangnya.
share. tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar