Jakarta - Sejumlah tokoh masyarakat seperti aktivisi Gereja Benny Susetyo atau Romo Benny, Dirut Lingkar Madani Ray Rangkuti, mendatangi kantor KPK, Senin (3/11/2014).
Mereka mengatas namakan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDR).
Mereka mendesak KPK membongkar dugaan korupsi yang melibatkan menteri kabinet kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebab, sejumlah nama calon menteri yang diajukan Jokowi ke KPK dan PPATK ada yang mendapatkan raport merah dan kuning. Mereka menduga, nama-nama itu masuk kini berada di Kabinet Kerja Jokowi-JK.
"Sebetulnya ini meminta pertanggung jawaban KPK, dimana mereka sebelumnya sudah merilis nama-nama di dalam kabinet bertanda merah dan kuning," kata salah satu anggota GDR, Ray Rangkuti di KPK, Senin (3/11/2014).
Menurut dia, sudah seharusnya KPK mengusut tuntas nama-nama yang diberikan raport merah dan kuning. Sebab, hal itu sudah menjadi kewajiban KPK sebagai lembaga hukum untuk mengungkapnya.
Oleh karena itu, mereka mendorong KPK untuk membongkar kasus, tidak sekedar tangkap tangan saja. Terlebih, lanjut Ray, pada kasus-kasus tipikor masa lalu, sekarang atau yang akan datang.
Bahkan, salah satu anggota GDR, KaryonoWibowo menyebut beberapa nama yang menjadi menteri, diduga ikut terlibat kasus korupsi. Dia mengaku sudah melaporkan nama-nama itu ke KPK.
"(nama menteri yang dilaporkan) Rini Soemarno, Rudiantara, Andi Amran Sulaiman, Arif Yahya, Sudirman Said, Sofyan Djalil," kata Karyono.
Sementara Romo Benny memberi apresiasi pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melibatkan KPK dan PPATK dilibatkan ke proses pemilihan menteri.
"Dan KPK secara aktif akan menindak lanjuti apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat. Jadi KPK mengatakan akan menindak tegas pelaku korupsi baik yang sudah ditandai merah atau kuning atau mereka yang belum di tandai," ujar Romo.
Selanjutnya, Romo juga mengapresiasi KPK yang berkomitmen menindaklanjuti kasus korupsi yang diduga melibatkan berbagai pihak.
KPK juga mendorong presiden untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Upaya kerjasama KPK dan presiden itu suatu yang positif, meskipun ada faktor politik tersembunyi yang kerap kali membuat presiden tidak berdaya, tetapi KPK akan melakukan pemberantasan ini," ujar dia.
Adapun orang-orang yang tergabung dalam GDR adalah, Yudi Latif, Beni Susetyo, Chalid Muhammad, Riza Dinamin, Deni Setiawan, Sri Palupi, Siti Maemunah, Yati Andiyani, Jeirry Sumanpow, Arif Susanto, Haris Azhar, Hendrik Siregar, Sebastian Salang.
Mereka mengaku diterima oleh pimpinan KPK yakni, Andan Pandu Praja. [gus]
share.INILAHCOM,
Tidak ada komentar:
Posting Komentar