Pakar hukum tata negara Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan sampai saat ini belum jelas apa dasar hukum tiga kartu 'sakti' Presiden Jokowi, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
"Niat baik untuk membantu rakyat miskin karena mau naikkan BBM memang patut dihargai. Hal seperti itu sudah dilakukan sejak SBY. Namun mengeluarkan suatu kebijakan haruslah jelas dasar hukumnya," kata dia dalam keterangannnya, Kamis (6/11).
Jelas Yusril, cara mengelola negara tidak sama dengan mengelola rumah tangga atau warung. Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan.
Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada siapkan dulu agar kebijakan itu dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kebijakan itu berkaitan dengan keuangan negara, terang Yusril, Presiden harus bicara dulu dengan DPR, karena DPR memegang hak anggaran. Karena itu ia berpesan agar kesepakatan-kesepakatan dengan DPR yang sudah dituangkan dalam UU APBN diperhatikan.
"Puan Maharani (Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) jangan asal ngomong kalau tidak paham tentang sesuatu. Lebih baik dia belajar mengelola negara dengan benar," ujar Yusril.
Sebelumnya Puan mengatakan kebijakan tiga kartu sakti Jokowi akan dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk instruksi presiden (Inpres) atau keputusan presiden (Keppres) yang akan diteken Presiden Jokowi.
"Puan harus tahu bahwa Inpres dan Keppres itu bukanlah instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI. Inpres dan Keppres pernah digunakan di zaman Bung Karno dan Pak Harto sebagai instrumen hukum. Kini setelah reformasi, tidak digunakan lagi. Inpres hanyalah perintah biasa dari Presiden, dan Keppres hanya untuk penetapan seperti mengangkat dan memberhentikan pejabat," demikian Yuril. [rus]
sumber.RMOL.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar