Adik Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakni Rachmawati Soekarnoputri mengkritik visi misi capres Jokowi yang akan merubah posisi Polri di bawah kementerian.
Menurutnya, langkah ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi, sebab sejak reformasi Polri sudah berada di bawah presiden setelah berpisah dari TNI.
"Saya baca di media massa, ada wacana dari Pak Jokowi akan mereposisi kepolisian di bawah Kemendagri. Ini pikiran-pikiran federalis yang memungkinkan memecah NKRI," ujar Rachma saat acara Sarasehan Kebangsaan "Laksanakan Trisakti Ajaran Soekarno" di Jakarta, Jumat (6/6/2014)
Rachmawati menilai, pemegang komando utama Polri adalah presiden. Namun jika itu diubah maka sistem yang ada akan meniru dengan sistem di Amerika.
"Bahwa dari dulu polisi itu di bawah presiden. Satu-satunya di bawah komando presiden ya polisi. Ironisnya, polisi kita ini mau dijadikan
Menurutnya, langkah ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi, sebab sejak reformasi Polri sudah berada di bawah presiden setelah berpisah dari TNI.
"Saya baca di media massa, ada wacana dari Pak Jokowi akan mereposisi kepolisian di bawah Kemendagri. Ini pikiran-pikiran federalis yang memungkinkan memecah NKRI," ujar Rachma saat acara Sarasehan Kebangsaan "Laksanakan Trisakti Ajaran Soekarno" di Jakarta, Jumat (6/6/2014)
Rachmawati menilai, pemegang komando utama Polri adalah presiden. Namun jika itu diubah maka sistem yang ada akan meniru dengan sistem di Amerika.
"Bahwa dari dulu polisi itu di bawah presiden. Satu-satunya di bawah komando presiden ya polisi. Ironisnya, polisi kita ini mau dijadikan
polisi seperti di Amerika yang terdiri dari negara-negara bagian," imbuhnya.Dia juga mengkritik munculnya pesan singkat berupa SMS yang isinya mengajak publik untuk memilih Jokowi-JK di pilpres nanti.
Rachmawati mengatakan, konsep-konsep yang digagas Jokowi soal kesejahteraan sama seperti yang diterapkan di wilayah Eropa seperti Jerman sebagai negara industri yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai buruh dan ini berbeda dengan kondisi di Indonesia.
"Ini salah. Indonesia itu adalah negara yang adil dan makmur. Dan mewujudkannya adalah dengan sistem Marhaen yang menyatukan kaum papa, seperti petani, nelayan, buruh dan masih banyak lagi. Jangan karena capres memasang gambar Bung Karno lalu kita pilih," tandasnya. share suaranews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar