Cekcok dipicu ketidaksetujuan JK atas ide Jokowoi yang memiliki rencana perampingan kabinet dan perlu tidaknya politisi aktif masuk dalam jajaran kabinet.
Ini terkait tuntutan dan janji Jokowi yang diobral di kampanye soal pendayagunaan profesional dalam kabinetnya. Sementara JK yang sudah kenyang pengalaman di pemerintahan pusat, menolak dan tidak setuju dengan ide itu.
JK kabarnya sudah tegas menolak usulan tim transisi Jokowi untuk merampingkan dan menggabungkan kementerian dalam pemerintahannya ke depan.
Kabinet yang ramping bakal memudahkan untuk bekerja efektif dan efisien, dinamis dan fleksibel. Tim Transisi menawarkan perampingan kementerian, dari 34 menjadi 27 kementerian. Rancangan kebijakan itu bertujuan menghemat APBN sebesar Rp3,8 triliun.
Versi JK, penggabungan kementerian juga tidak bakal menghemat anggaran lantaran tidak ada istilah pemutusan hubungan kerja bagi pegawai pemerintahan. Jika dirampingkan maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus menyesuaikan situasi kerja.
Puncak cekcok saat JK menolak diajak membahas rencana kebijakan itu. Kini Tim Transisi memilih tidak melibatkan JK dalam setiap perumusan untuk rencana kabinet yang akan datang.@salsa
Share.JURNAL3.COM
Tidak ada komentar:
Posting Komentar