Share. REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) menilai keputusan presiden terpilih Joko Widodo untuk membagi hampir separuh kursi menteri untuk kader parpol dinilai sebagai pengingkaran terhadap janji kampanye.
"Saat kampanye, Jokowi keras mengatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Jokowi berjanji akan membentuk kabinet tanpa mempertimbangkan politik seperti komposisi partai. Sekarang itu terbukti hanya janji manis saat kampanye," kata Direktur Eksekutif NCID, Jajat Nurjaman, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa.
Ia mengatakan pilihan Jokowi untuk bagi-bagi jabatan telah melukai hati pendukungnya.
Keputusan Jokowi untuk melanggar berbagai janji kampanye, diantaranya dukungan untuk meningkatkan harga BBM, pembagian kursi kepada kader partai politik pengusung Jokowi-JK, pemberian mandat kepada Hendropriyono untuk menjadi penasehat Tim Transisi walau pernah berjanji akan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM telah menggerus dukungan masyarakat terhadap Jokowi.
Selain itu, kata dia, membungkuknya Jokowi saat pertemuan dengan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, dan keputusan Jokowi untuk menerima pimpinan Partai Komunis Tiongkok di Balaikota memberikan pukulan telak terhadap elektabilitas Jokowi-JK.
"Jika Pemilu diadakan hari ini, saya yakin Jokowi-JK hanya akan mendapatkan 20 sampai dengan 25 persen suara melawan Prabowo-Hatta. Sudah terlalu banyak janji kampanye Jokowi yang dilanggar. Jokowi tidak sensitif terhadap aspirasi pendukungnya," kata Jajat.
Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 16 menteri dalam kabinetnya kelak akan dijabat oleh profesional yang memiliki latar belakang partai politik.
"Kita sudah memutuskan kementerian ada 34, yang pembagian menterinya nanti akan diduduki oleh 18 profesional (non-partai politik) dan 16 profesional berasal dari partai," kata Jokowi di Rumah Transisi, Jakarta, Senin (15/9).
Mantan Wali kota Solo itu tidak menyebutkan alasan spesifik mengapa dirinya memutuskan 16 menterinya akan dijabat oleh kader partai. Dia juga tidak menyebutkan bakal terdiri dari partai mana saja 16 menterinya kelak.
Sementara itu untuk 18 menteri dari kalangan profesional nonparpol, Jokowi mengatakan di antaranya akan mengisi Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM.
Lebih jauh Jokowi membeberkan dirinya akan tetap dibantu oleh tiga Kementerian Koordinator, dan sedikitnya seorang wakil menteri yang dinilainya masih diperlukan keberadaannya di Kementerian Luar Negeri.
Namun demikian, Jokowi enggan merinci nama-nama 34 kementeriannya itu. Menurut Jokowi, ada sejumlah nama kementerian yang belum final.
"Intinya kita ingin membangun kabinet yang kuat, yang siap menjalankan program-program. Perubahan nama, atau kementerian yang baru kita akan menyampaikan lain waktu, karena nama-namanya belum final betul. Setelah itu baru kita siapkan kriteria menteri seperti apa," jelas dia.
Jokowi sempat menerima pertanyaan mengapa dirinya seolah sudah membagi jatah 16 menteri untuk partai politik, meskipun nama-nama kementeriannya belum selesai.
Menjawab ini Jokowi mengaku ingin memastikan lebih dulu seluruh pembantunya di kabinet berisi orang-orang profesional.
"Ini pembagiannya agar semua dari profesional, cuma yang nonparpol lebih banyak," ujar Jokowi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar