Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, mengatakan pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla harus melakukan banyak efisiensi untuk menyelamatkan perekonomian. Salah satu usulan yang disampaikan Maruarar adalah menjual pesawat kepresidenan, yang baru saja dibeli Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Saya akan mengusulkan langsung kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Enggak bisa pemimpin menyuruh orang sederhana tapi tidak memberikan contoh," katanya saat dalam acara diskusi bertajuk "Ketimpangan pendapatan Indonesia: Harapan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi- JK" di Hotel Pullman Jakarta, Senin 1 September 2014.
Politikus yang akrab disapa Ara itu menambahkan efisiensi terkait perjalanan dinas ini penting, terutama perjalanan ke luar negeri. "Kecuali yang mendesak seperti yang menyangkut perbatasan. Ada pemborosan beberapa triliun setiap tahun dalam perjalanan dinas ini," ujar Ara.
Anggota DPR itu juga mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini. Selain itu ia juga meminta agar mengalokasikan keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara.
"Saya akan mengusulkan langsung kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Enggak bisa pemimpin menyuruh orang sederhana tapi tidak memberikan contoh," katanya saat dalam acara diskusi bertajuk "Ketimpangan pendapatan Indonesia: Harapan Publik terhadap Pemerintahan Jokowi- JK" di Hotel Pullman Jakarta, Senin 1 September 2014.
Politikus yang akrab disapa Ara itu menambahkan efisiensi terkait perjalanan dinas ini penting, terutama perjalanan ke luar negeri. "Kecuali yang mendesak seperti yang menyangkut perbatasan. Ada pemborosan beberapa triliun setiap tahun dalam perjalanan dinas ini," ujar Ara.
Anggota DPR itu juga mengusulkan pemerintahan Jokowi-JK mengaudit harga keekonomian minyak yang ditetapkan Pertamina selama ini. Selain itu ia juga meminta agar mengalokasikan keuntungan ekspor-impor minyak semata-mata untuk kas negara.
Jika berbagai opsi telah dilakukan dan anggaran negara masih saja mengalami defisit, baru pemerintah bisa mengambil langkah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir," katanya.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir," katanya.
Share.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar