Dalam pembicaraan singkat dengan Faizal Assegaf, Ketua Progress 98 Sabtu malam (5/7), ia menyatakan "Prabowo Subianto itu kalo menang pemilu Presiden bisa menyeret kasus korupsi Jokowi pada skandal Busway Tranjakarta ke penjara" ujarnya.
Ia menilai cukup 'dorong' kasus terkuaknya transkrip rekaman suara antara The Godmother Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief sudah cukup untuk memenjarakan Jokowi.
Bahkan ada laporan dan kejanggalan dari balik kasus transkrip Mega_Basrief ini, narasumber VOA Islam memaparkan, "Trimedya yang sebelumnya melaporkan kasus pencemaran nama baik Megawati dalam kasus transkrip Megawati dengan Jaksa Agung Basrief Arief tiba mencabut gugatannya. Pasalnya Polri hendak memerika HP milik Megawati. Tiba-tiba saja Trimedya mencabut gugatannya."
Ia juga menyatakan, sejatinya Prabowo bukan ingin kalahkan Jokowi yang ia ciptakan dan ia siapkan selama 10 tahun terakhir ini, Faizal mengungkap bahwa Prabowo ini ingin mengalahkan konglomerat hitam, barisan jenderal merah pelanggar HAM, membongkar pelaku adu domba TNI dan KPK, memberantas aliran sesat dan koruptor yang berkolaborasi dengan media-media seperti Kompas, Tempo, Tribunnews.
Jadi menurutnya pilih Prabowo Subianto setidaknya dapat 10 keuntungan, karena ia tak ingin kalahkan Jokowi, tapi ia ingin kalahkan dalangnya Jokowi.
1. Prabowo presiden
2. Jokowi kembali jadi Gubernur DKI
3. Ahok yang non muslim tak lagi memimpin warga Jakarta
4. Jusuf Kalla kembali urus masjid
5. Membongkar mafia dan konglomerat hitam BLBI
6. Mengalahkan para jenderal merah para pelanggar HAM
7. Menutup aliran sesat seperti syiah, JIL,dll memimpin negara Indonesia
8. Membangun nasionalisme dan ekonomi pro rakyat
9. Membungkan jaringan CSIS, katholik serta jaringan protestan James Riady
10. Menjegal black campaign media-media Kompas, Tempo, beritasatu, MetroTV dan Tribunnews.
Skandal ini kenapa tak juga didukung Megawati? Dalam sikapnya ini, Faizal Assegaf menulis materi gugatan sebagai berikut.
PROGRES 98 MENGGUGAT:
MENGAPA MEGAWATI TIDAK MENDUKUNG KPK dan KEJAGUNG untuk MEMERIKSA JOKOWI soal KASUS KORUPSI TRANSJAKARTA...?
Jutaan rakyat di negeri ini sangat gusar dan mempertanyakan sikap bungkamnya Ketua Umum PDIP Megawati tentang fakta kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta.
Pertanyaan itu mesti dijawab secara jujur dan terbuka oleh Megawati dan para loyalisnya, agar rasa keadilan rakyat tidak dipermainkan secara sewenang-wenangan.
Terkait dengan kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta, dalam dua pekan ini menjadi sorotan serius publik di dalam dan luar negeri. Kasus tersebut bahkan telah membuka mata rakyat bahwa Jokowi yang diklaim bersih dan jujur, ternyata adalah seorang pembohong dan berwatak korup. Itu fakta !
Lebih memprihatinkan, lemahnya sikap lembaga penegak hukum untuk memeriksa dan menyeret Jokowi ke jalur hukum, telah menimbulkan tanda tanya besar dan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap sangat kebal hukum lantaran mendapat perlindungan berupa intervensi kepentingan politik PDIP.
Bayangkan lembaga-lembaga strategis negara (Kejaksaan dan KPK), secara mencolok menjadi mandul dan tak berdaya menghadapi perilaku mafia peradilan yang berkedok partai oposisi (PDIP). Jelas hal tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rakyat harus bangkit dan bersatu untuk melawan.
Melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak Ketum PDIP Megawati untuk dapat menunjukan sikap kejujuran dengan menegaskan sebagai berikut:
Jutaan rakyat di negeri ini sangat gusar dan mempertanyakan sikap bungkamnya Ketua Umum PDIP Megawati tentang fakta kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta.
Pertanyaan itu mesti dijawab secara jujur dan terbuka oleh Megawati dan para loyalisnya, agar rasa keadilan rakyat tidak dipermainkan secara sewenang-wenangan.
Terkait dengan kejahatan korupsi Jokowi dalam kasus TransJakarta, dalam dua pekan ini menjadi sorotan serius publik di dalam dan luar negeri. Kasus tersebut bahkan telah membuka mata rakyat bahwa Jokowi yang diklaim bersih dan jujur, ternyata adalah seorang pembohong dan berwatak korup. Itu fakta !
Lebih memprihatinkan, lemahnya sikap lembaga penegak hukum untuk memeriksa dan menyeret Jokowi ke jalur hukum, telah menimbulkan tanda tanya besar dan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Jokowi dianggap sangat kebal hukum lantaran mendapat perlindungan berupa intervensi kepentingan politik PDIP.
Bayangkan lembaga-lembaga strategis negara (Kejaksaan dan KPK), secara mencolok menjadi mandul dan tak berdaya menghadapi perilaku mafia peradilan yang berkedok partai oposisi (PDIP). Jelas hal tidak boleh dibiarkan begitu saja. Rakyat harus bangkit dan bersatu untuk melawan.
Melalui kesempatan ini, Progres 98 mendesak Ketum PDIP Megawati untuk dapat menunjukan sikap kejujuran dengan menegaskan sebagai berikut:
Saya Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDIP dengan ini mempersilahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk memeriksa Jokowi dalam kasus korupsi TransJakarta sebelum tanggal 9 Juli 2014..."
Bila Megawati enggan untuk menyampaikan pernyataan tersebut di atas secara terbuka, maka seluruh rakyat di negeri ini layak percaya bahwa Jokowi adalah Capres Boneka yang kebal hukum dan hadir untuk menipu rakyat banyak.
salam Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
Bila Megawati enggan untuk menyampaikan pernyataan tersebut di atas secara terbuka, maka seluruh rakyat di negeri ini layak percaya bahwa Jokowi adalah Capres Boneka yang kebal hukum dan hadir untuk menipu rakyat banyak.
salam Faizal Assegaf
Ketua Progres 98
share.voaislam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar