 |
| Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menunjuk Chief Eksekutif Officer (CEO) Mayapada Group, Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir, sebagai Penasihat Bidang Kesejahteraan Prajurit TNI. Penunjukan tersebut karena Tahir memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan prajurit TNI. |
Dato’ Sri Prof. Dr. Tahir adalah seorang
Konglomerat dengan banyak bisnis yang juga merupakan Ipar dari
Konglomerat James T. Riady karena dia adalah menantu dari Konglomerat
Mochtar Riady, pendiri Lippo Group.
Tahir [umur 63 Tahun] di tahun 2014 ini,
dinobatkan menjadi ORANG TERKAYA nomor 10 [sepuluh] di Indonesia dengan
total kekayaan mencapai 1,85 Miliar Dollar AS. Sementara itu untuk
Keluarga mertuanya, Keluarga Mochtar Riady, menduduki peringkat 6 [enam]
ORANG TERKAYA di Indonesia. Dengan berbagai bidang usaha yang
dijalankan Group Lippo, Mochtar Riady tercatat memiliki kekayaan sebesar
2,5 miliar dolar AS. Lippo Bank adalah cikal bakal lahirnya perusahaan
raksasa bernama Lippo Group.
Hal ini [penunjukan pengusaha sebagai
penasehat TNI], memang sudah lazim terjadi dan bukan hanya kali ini
saja. Namun seiring dengan menguatnya harapan agar TNI bisa lebih
independen serta terus menerus memperbaiki diri, apakah langkah ini
bijaksana ?!
Untuk perihal sederhana saja… ketika ada
praktek bisnis dari Mayapada Group dan Afiliasinya yang melanggar
hukum, beranikah aparat penegak hukum memproses dengan semestinya ?!
semisal iya, diasumsikan berani, apakah prosesnya di jamin transparan ?!
Maaf, untuk postingan status kali ini,
saya tidak bisa mengulas panjang lebar, karena benak hati dan pikiran
saya terasa beku. Adalah impossible [kemustahilan] jika dengan
penobatannya sebagai Penasehat TNI, maka TAHIR tidak mendapatkan
privilege [keistimewaan] dalam hal apapun. Apalagi, dia [entah melalui
Yayasan atau CSR perusahaan] akan membangun 1.000 rumah buat Prajurit
TNI. Anak bangsa yang tugas utamanya adalah menjaga keutuhan NKRI kok
bisa2nya sampai penyediaan rumahnya, [maaf] diminta-mintakan sama
cukong…. Ya Allah, Ya Rabbi….! Ada Apa Dengan Negara Ini ????
Entah kenapa, ingatan saya tiba-tiba
tertuju kepada “Konsep Mengatasi Kebocoran Anggaran” yang sempat di
dustakan oleh para durjana pemuja pencitraan [maafkan saya, saya tidak
tahan untuk tidak meluapkan perasaan]. Jika saja, konsep itu bisa
diupayakan dengan baik maka tidak seharusnya para patriot bangsa yang
siap menyabung nyawa itu menjadi tergadaikan asa –nya oleh fasilitas
dari cukong.
Untuk saudara-saudaraku TNI, anda jangan
salah paham dengan status saya, karena di sini saya justru sedang
membela kehormatan prajurit dan anda memang berhak untuk itu. Seandainya
kekayaan SDA [sumber daya alam ;tambang minyak & gas bumi serta
mineral] Indonesia ini dikelola dengan benar, maka sungguh negara ini
akan menjadi negara makmur gemah ripah loh jinawi yang berdiri sama
tinggi dan duduk sama rendah dengan negara lain.
Anda pembaca status ini, masih ingat
Kasus Gayus Tambunan khan ? hanya seorang Gayus saja menurut berita yang
pernah di rilis oleh Majalah Tempo, kasus Gayus itu mencakup uang
sebesar Rp1,7 triliun. Gayus menyimpan sejumlah uangnya di beberapa
deposit box dan menurut Tempo dia berulang kali membujuk penyidik akan
memberikan deposit box tersebut—kecuali satu untuk dia dan keluarga–asal
dibebaskan atau hukumannya diringankan. Sekali lagi maaf, saya masih
waras untuk tidak mengeneralisir semua aparat perpajakan adalah seperti
Gayus. Saya hanya mau bilang bahwa seorang oknum saja bisa begitu, dan
ada kemungkinan oknum yang lain.
Tidak ada muatan CHAUVINISME [Rasa Cinta
Tanah Air yang Berlebihan] dan Juga RASIS dalam konteks postingan ini.
Status ini adalah kasuistik dan tidak menggeneralisir individu… dan
sebagaimana yang pernah saya ulas dalam postingan saya yang lain, tidak
ada satupun bangsa di dunia ini yang bisa hidup tenang ketika gejolak
SARA meletup.
Akhir kata, berita ini adalah puncak
jawaban dari pertanyaan besar selama ini bahwa memang NKRI ini telah
tergadaikan kepada Asing dan Aseng. Tidak usah / perlu melakukan
perdebatan yang berbusa-busa dan panjang lebar tentang hal ini, itu
hanya akan menghabiskan energi sia-sia. Prinsipnya, kita rakyat tidak
boleh untuk mudah diprovokasi dan dipecah belah oleh Asing & Aseng.
Soal ini [Penunjukan Pengusaha sebagai Penasehat TNI] kita percayakan
pengurusannya oleh wakil2 kita di DPR RI.
Mari tetap jaga kedamaian dan kemananan
di lingkungan kita. Hal kecil dan mendasar yg bisa dilakukan sekarang
adalah memberdayakan rakyat karena Kedaulatan Negara ini sesungguhnya
adalah di tangan rakyat. Ini bisa dilakukan dengan cara menjalankan
peran masing2 individu warga negara secara optimal dan penuh tanggung
jawab. Maka pemberdayaan masyarakat (civil society) tsb. akan bisa
menjadi motor utama penggerak kekuatan rakyat demi tetap tegaknya
Kedaulatan NKRI. [KbrNet/Slm]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar