Jakarta - 16 Perwakilan tokoh adat Papua menyambangi presiden terpilih periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota DKI Jakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk meminta dua posisi menteri pada saat kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
Selain itu mereka juga menyampaikan keluhan masyarakat adat Papua. Anak adat Papua, Linda Pepuho menilai, selama pemerintahan Indonesia berjalan jarang sekali masyarakat Papua dilibatkan dalam pemerintahan. Hanya satu atau dua orang yang dipercayakan untuk menjabat sebagai menteri.
"Kepentingan kami ingin bagian dalam menteri, karena selama ini belum banyak diberi bagian dalam kabinet. Sebagai bagian dari Indonesia ini tidak adil. Selama 6 presiden tidak pernah dilihat, mungkin dikasih satu dua menteri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).
Mereka meminta diberikan kesempatan oleh Jokowi untuk mengisi pos di Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) dan kementerian yang mengurusi infrastruktur, seperti yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya agar percepatan pembangunan dapat maksimal.
"Setidaknya ada menteri PDT untuk percepatan pembangunan kawasan timur, Kepala Balai Jalan Nasional Papua Infrastruktur ingin ditentukan daerah saat ini dipegang pusat dan Kepala Balai Sungai," ungkap Linda.
Usulan ini diberikan kepada Jokowi bersama dengan aspirasi masyarakat Papua. Mereka memasukkan usulan tersebut ke dalam noken, dan Jokowi menerima aspirasi tersebut. Linda mengatakan, tanggapan atas usulan tersebut akan didapatkan setelah 20 Oktober 2014.
"Kami serahkan aspirasi dalam noken. Responnya nanti setelah beliau (Jokowi) dilantik. Beliau antusias sekali dan senang. Usulan akan diakomodir setelah dilantik," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, mereka memberikan topi burung cenderawasih kepada Jokowi. Linda menerangkan, topi tersebut tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Sebab hanya tetua adat saja yang bisa mengenakannya. [dan]
Selain itu mereka juga menyampaikan keluhan masyarakat adat Papua. Anak adat Papua, Linda Pepuho menilai, selama pemerintahan Indonesia berjalan jarang sekali masyarakat Papua dilibatkan dalam pemerintahan. Hanya satu atau dua orang yang dipercayakan untuk menjabat sebagai menteri.
"Kepentingan kami ingin bagian dalam menteri, karena selama ini belum banyak diberi bagian dalam kabinet. Sebagai bagian dari Indonesia ini tidak adil. Selama 6 presiden tidak pernah dilihat, mungkin dikasih satu dua menteri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (16/9).
Mereka meminta diberikan kesempatan oleh Jokowi untuk mengisi pos di Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) dan kementerian yang mengurusi infrastruktur, seperti yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum. Tujuannya agar percepatan pembangunan dapat maksimal.
"Setidaknya ada menteri PDT untuk percepatan pembangunan kawasan timur, Kepala Balai Jalan Nasional Papua Infrastruktur ingin ditentukan daerah saat ini dipegang pusat dan Kepala Balai Sungai," ungkap Linda.
Usulan ini diberikan kepada Jokowi bersama dengan aspirasi masyarakat Papua. Mereka memasukkan usulan tersebut ke dalam noken, dan Jokowi menerima aspirasi tersebut. Linda mengatakan, tanggapan atas usulan tersebut akan didapatkan setelah 20 Oktober 2014.
"Kami serahkan aspirasi dalam noken. Responnya nanti setelah beliau (Jokowi) dilantik. Beliau antusias sekali dan senang. Usulan akan diakomodir setelah dilantik," tutupnya.
Pada kesempatan yang sama, mereka memberikan topi burung cenderawasih kepada Jokowi. Linda menerangkan, topi tersebut tidak dapat diberikan kepada sembarang orang. Sebab hanya tetua adat saja yang bisa mengenakannya. [dan]
share,Merdeka.com
1 komentar:
bagi2 jatah toh...
Posting Komentar